PEMERINTAH FOKUSKAN TIGA ASPEK PEMBANGUNAN PTKIN

Palu, - Pemerintah mulai fokuskan tiga aspek pembangunan dan pengembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia, untuk peningkatan mutu dan daya saing.

"Tiga hal penting yang menjadi fokus pembangunan utama dalam kegiatan perencanaan untuk pengembangan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN)," ungkap Direktur Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI Dr Amich Alhumami, saat menyampaikan materi tentang integrasi perencanaan dan penganggaran pada Focus Group Discussion Perencanaan PTKIN se-Indonesia, di Palu, Minggu 25/3.

Amich Alhumami mengatakan tiga fokus tersebut, pertama mengenai pemerataan akses pendidikan perguruan tinggi yang di intervensi dengan program bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah (Bidikmisi).

"Bidikmisi ini upaya untuk pemerataan pendidikan. Hal ini mencegah agar kesenjangan tidak berlangsung lama, karena itu kebutuhan bidikmisi di setiap perguruan tinggi keagamaan Islam negeri suda harus di ketahui sejak awal dan direncanakan," kata Amich Alhumami.

Ia menguraikan berdasarkan data Bappenas masyarakat ekonomi menengah keatas yang mengenyam pendidikan tinggi sebanyak 61 persen. Sementara ekonomi menengah kebawah hanya berkisar 10 persen lebih, sehingga kesenjangan ini sangat melebar.

"selisih akses masyarakat yang mengenyam pendidikan tinggi antara ekonomi menengah keatas dan menengah kebawah sebesar 51 persen. selisih ini sangat tinggi," urai Amich Alhumami.

PTKIN, sebut dia, sudah harus mengetahui bidikmisi. Kemudian menindak lanjutinya dengan perencanaan yang baik berdasarkan kuota bidikmisi yang tersedia. Sehingga bidikmisi yang di programkan dapat mengakomodir kebutuhan mahasiswa ekonomi menengah kebawah.

Dia mengatakan, fokus Kedua yaitu aspek pembangunan saran dan prasarana PTKIN. Pemerintah lewat Bappenas berupaya menyelenggarakan pembangunan fisik pada aspek primer dengan baik, sehingga sarpras yang nantinya tersedia di PTKIN dapat memenuhi kebutuhan dan layak.

"Pembangunan gedung perkuliahan, laboratorium, perpustakaan ini sarpras paling primer. Masih sangat banyak PTKIN, IAIN misalkan yang sarpras-nya belum layak. sarpras primer yang dibuthkan oleh IAIN yang jauh lebih membutuhkan harus di prioritaskan," sebutnya.

Pemerintah mengeepankan beberapa model intervensi pembiayaan pembangunan sarpras perguruan tinggi salah satunya yaitu intervensi lewat Surat Berharga Syariat Negara (SBSN).

"SBSN telah memberikan hasil yang baik. melalui SBSN ini kita gunakan untuk pembangunan sarpras atau daya tampung. dengan begitu PTKIN bisa menambah jumlah mahasiswa," ujarnya.

Fokus ketiga yaitu pemaksimalan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Hal ini dibutuhkan formulasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan BOPTN sehingga PTKIN dapat kompensasi oleh pemerintah.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu salah satu PTKIn di Indonesia yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan FGD Perencanaan melibatkan hampir keseluruhan perguruan tinggi Islam negeri dibawah naungan Kementerian Agama.

Kegiatan ini melibatkan Bappenas, Forum Perencanaan PTKIN se-Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Pendidikan Islam Kemenag.

FGD Perencanaan PTKIN se-Indonesia dibuka langsung oleh Rektor IAIN Palu Prof Dr H sagaf S Pettalongi MPd, di Mercure Hotel Palu, Sabtu (24/3) malam.

Indonesian