Palu, 8/2 - Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), menunggu desain bangunan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Waskita Karya selaku pelaksana proyek rehabilitasi gedung dan lingkungan perguruan tinggi tersebut yang terdampak tsunami. "Iya, kita masih menunggu desain dari pihak PUPR dan Waskita Karya untuk kegiatan rehabilitasi gedung dan wilayah terdampak tsunami," ucap Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan IAIN Palu, Dr Kamaruddin di Palu, Kamis.
Ia mengemukakan, desain rehabilitasi dan rekonstruksi gedung dan wilayah IAIN Palu pascabencana PUPR dan Waskita Karya, akan di serahkan kepada IAIN Palu. Kemudian, tambahnya IAIN Palu akan membahas konsep desain bangunan yang ditawarkan Kementerian PUPR dan Waskita Karya."PUPR dan Waskita merancang bangunan gedung tahan gempa dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi itu," ujar dia.
Namun demikian, sebutnya saat ini proses pekerjaan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi kampus I IAIN Palu yang terdampak tsunami, telah di mulai. Diawali dengan pembersihan."Dalam beberapa kesempatan pertemuan kami dengan pihak PUPR, kami menawarkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi gedung utamanya pembangunan fisik gedung menggunakan batu bata ringan," tambahnya.
Kamaruddin mengemukakan bahwa PUPR mewacanakan bahwa kampus I IAIN Palu atau wilayah terdampak tsunami di kampus itu, dapat dimanfaatkan kembali untuk pembangunan gedung perkuliahan. Namun, jelasnya pembangunan yang diselenggarakan mempertimbangkan faktor kerawanan gempa dan tsunami, karena posisi IAIN Palu masuk dalam zona merah yang ditetapkan pemerintah pascabencana Sulteng.
Ia menguraikan anggaran untuk kegiatan rehabilitasi gedung dan sarana lainnya yang terdampak bencana tsunami kurang lebih Rp 30 miliar. Kegiatan rehabilitasi itu hanya untuk mengembalikan fungsi gedung yang terdampak tsunami tersebut. Alokasi anggaran untuk rehabilitasi gedung dan sarana di wilayah terdampak tsunami dalam lingkungan IAIN Palu, bersumber dari APBN. Karena itu, segala teknis pengaturannya dikelola langsung pemerintah pusat lewat Kementerian PUPR.
"Kita, IAIN Palu hanya menerima hasil dari rehabilitasi itu. Memang kita mengusulkan ke pemerintah pusat untuk dilakukan rehabilitasi gedung dan sarana terdampak tsunami," kata Kamaruddin.